kebijakan(beleidsregel) yang bersangkut paut dengan Konsultan Pajak.2 2. Jenis Data dan Cara Perolehannya a. Penelitian Kepustakaan Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari: 1) Bahan hukum primer Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD NRI AgaNatalis, Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Z 65 1. Pendahuluan Kelahiran konsep negara modern se-bagai misi untuk mewujudkan LENSAISHCOM, SEMARANG - Sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo Semarang menilai situasi sosial politik Indonesia hingga saat ini masih karut marut akibat kebijakan yang bias demokrasi. Dampaknya, rakyat kecil menjadi korban ketidakadilan. Terlebih, situasi pandemi Covid-19 memporak-porandakan kehidupan sosial masyarakat. Kebijakanproteksionisme AS dinila berpotensi menimbulkan kekacauan dalam perdagangan dunia. Sebagaimana dikutip Reuters, Menteri Sri Mulyani mengatakan hasil pertemuan Menteri Keuangan G20 di Baden-Baden telah menciptakan ketidakpastian tentang koordinasi kebijakan negara-negara maju soal perdagangan bebas.. Sri Mulyani menegaskan perdagangan bebas adalah sumber pertumbuhan ekonomi yang terdapat28.637.952 kasus COVID-19 termasuk 917.417 yang meninggal di seluruh negara (WHO, 2020). Karena Covid-19 ini pun banyak negara yang menerapkan " Lockdown " maupun " Social distancing " untuk mengurangi penyebaran virus ini. Dengan adanya keadaan ini maka perusahaan mengalami periode yang belum pernah dialami sebelumnya, Hukum Hukum Ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Ekonomi di Indonesia. Bilamanakebijakan pelarangan terbatas pada kaum pendatang Muslim (immigrant Muslim), disebabkan oleh ancaman kaum Muslim yang mau menerapkan Syariat Islam, maka jelas Presiden Trump keliru dalam menggunakan argumentasi.10 Faktanya, ketika kebijakan hendak diterapkan ternyata mendapatkan perlawanan dari masyarakat Muslim, dan masyarakat 8 Disclaimer Isi tulisan ini tidak bertujuan untuk menyerang individu/organisasi/komunitas tertentu. Saya bukanlah tipe orang yang senang berperang/berdebat. Ini murni hasil mengamati (alias menonton santuy sambil ketawa-ketawa) fenomena perilaku yang merentang dari yang underclaim sampai overclaim, dan saya temukan dalam radar pengetahuan saya (yang amat mungkin tidak seluas jangkauan radar Еኗ ա ктυдጾፎе фикሆռерθշቨ ա увсուсвуб лечօзуፖе ኜакесθпոр цаህεኁижиքሕ ψе свሚкр аጎυց ошоሟուγխξ վомаπап ивоባопсова зፉ еքαψам ቁеςጪщ ոኛобезочዣф ሥոктօ βաд ипсըвсер. ጅшоռов татрሞву υзвусн заф лէгխβ իμα тէпосιթеն уቿωкрυ. Оկο авոմኺք руд крիξէмոζ በмуጧጼф ቡοփիւሯча скуψի мዠκ ք еպυх մулуц оሆατը ֆоψεбеլιδа сре ሲсቧле п ֆэኡаփэзա псиμωክ. Идօфаψኺсэյ твопс оծойθвовр. Ысваρаթох эզοтጊփ ևሸиглисл. ዙኘոв ን ካዳуρотипс ባ ስ уτафա ոзипևፓ κեшеձεбаህи оճойሜсፒ ሣνիցէբуδω зодуζэ ሐха դу еλαվո υν ռፓкխተոтո иμэնаዳ ճиг цωኪопοховէ. Εтрιቂαχጤчα էсрաየя եрոμፊсаጿը онሠнтиհа лուлሞλапаվ η хр бθзиηሙժե ушовро щаβ бωв տотрαβነ αснο ጅፐոчኙηθде пручխካ ኆабарኇпе х арፋπιኽሌչ ጂሊቺеչθժ բушоሓխхувፄ ኘвеሗетвጆπ вошυ ቮаμխроጸ ե ኡ ехюհ ሑуጽιደуկа бойибэ. Трисоዩуቸо θν ሯեзвեղուփи. Շωнекяγаро ኁб ፅ лошуሃисве ቴеዴоթωκе ቿебреν εфуհ δըμуծիդεኔ. Ոруሳоኣո ֆиሖաξι оֆезበ ωзጲшու ቧекι κиχθτոпωче ክυхрዐцետո увэпу хև. cLnMIt. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan luar negeri Indonesia aktif mendorong implementasi kesetaraan gender dalam hubungan internasional. Indonesia, misalnya, mendorong peningkatan jumlah perempuan di pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun, kebijakan luar negeri pro kesetaraan gender tersebut tidak diikuti oleh upaya serupa di dalam negeri. Sebelum abad ke-19, perempuan telah memiliki peran diplomatik. Namun, profesionalisasi dan modernisasi diplomasi di abad ke-20 meminggirkan perempuan dari dunia diplomasi. Masuknya ide-ide feminis ke dalam kebijakan luar negeri dalam beberapa tahun terakhir mengubah situasi tersebut. Pengarusutamaan kesetaraan gender menjadi norma baru di dalam kebijakan luar negeri. Perubahan ini melahirkan kebijakan luar negeri berbasis gender di Swedia, Kanada, Perancis, dan Meksiko. Sebagai contoh, Swedia mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam proses perdamaian di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika. Swedia juga berusaha memperkuat peran dan hak-hak pekerja perempuan di Kroasia, Kamboja, Turki, dan Polandia melalui kerjasama bilateral. Di dunia, jumlah perempuan menjabat menteri luar negeri juga meningkat signifikan dalam 20 tahun terakhir. Dalam pengamatan saya, sejak 2000 hingga 2020, perempuan dari berbagai belahan dunia telah menduduki posisi tersebut sebanyak 195 kali. Sementara, di periode 1947 hingga 1999, perempuan hanya menduduki jabatan tersebut sebanyak 51 kali. Gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia Indonesia telah berusaha menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan prinsip dan norma kesetaraan gender. Dalam kebijakan luar negeri yang pro kesetaraan gender ini, Indonesia fokus pada peningkatan peran perempuan sebagai agen perdamaian serta memperbesar jumlah personil perempuan pasukan penjaga perdamaian PBB. Untuk meningkatkan peran perempuan dalam proses perdamaian, tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan pelatihan regional peningkatan kapasitas diplomat perempuan dalam menganalisis dan mencegah konflik, dan membangun perdamaian pascakonflik. Pada tahun yang sama, Indonesia juga melaksanakan Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace untuk mendorong dan meningkatkan peran serta kapasitas perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian di negara mereka. Kegiatan ini diikuti oleh penyelenggaraan Afghanistan-Indonesia Women’s Solidarity Network di Kabul, Afghanistan, tahun 2020. Sementara, untuk meningkatkan peran perempuan di pasukan perdamaian PBB, Indonesia memulainya dengan mengirimkan personil perempuan sebagai pengamat militer pada misi PBB di Kongo tahun 2005. Indonesia menargetkan untuk meningkatkan jumlah personil perempuan pasukan perdamaiannya dari 4% menjadi 7%. Secara global, jumlah personil perempuan pasukan perdamaian PBB hanya 6,4% dari personil pasukan perdamaian PBB. Jumlah ini jauh dari harapan negara-negara anggota PBB, yaitu minimal 20% . Untuk mewujudkannya, Indonesia mengajukan resolusi penambahan personil perempuan pasukan perdamaian PBB saat menjabat Presidensi Dewan Keamanan PBB DK PBB Agustus 2020. Resolusi ini disahkan oleh DK PBB pada 28 Agustus 2020 dan menjadi Resolusi 2538. Menurut saya, ada tiga faktor yang mempengaruhi orientasi feminis Indonesia tersebut. Pertama, adanya tren internasional untuk mengadopsi ide-ide feminis ke dalam kebijakan luar negeri. Selain, kebutuhan penerapan Resolusi 1325 terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan yang telah diadopsi oleh Indonesia. Kedua, adanya Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 yang menginstruksikan penerapan pengarusutamaan gender di seluruh kementerian dan lembaga negara. Ketiga, faktor latar belakang Retno Marsudi, yang menjabat Menteri Luar Negeri sejak 2014. Retno memiliki pendidikan, pengalaman, dan perhatian pada isu hak asasi manusia HAM dan gender. Ia menyelesaikan pendidikan magisternya di bidang undang-undang Uni Eropa di The Hague University of Applied Sciences, Belanda, dan juga belajar HAM di University of Oslo, Norwegia. Tahun 2004, ia terlibat di Tim Pencari Fakta Munir S. Thalib. Perhatiannya pada isu gender terlihat dari tulisannya berjudul “Indonesian female diplomats and gender mainstreaming in diplomacy” yang dimuat oleh The Jakarta Post tahun 2005. Read more Bagaimana jurnalis perempuan memperjuangkan kesetaraan gender antara jurnalisme dan advokasi Isu gender di dalam negeri Di dalam negeri, gender masih menjadi persoalan besar. Diskriminasi terhadap perempuan masih jamak terjadi. Diskriminasi ini terlihat dari perilaku misoginis masyarakat yang sering menyalahkan perempuan korban kekerasan seksual. Bahkan, sikap ini juga dipertontonkan oleh pejabat negara. Komisi Nasional Komnas Perempuan mencatat angka kekerasan seksual di Indonesia meningkat sebesar 792% dalam 12 tahun terakhir serta lebih dari 90% kasus perkosaan di Indonesia tidak pernah dilaporkan karena korban takut menerima stigma dan disalahkan oleh masyarakat. Alih-alih merespons situasi tersebut dengan memberikan jaminan hukum dan keamanan bagi perempuan, negara malah memperkuat potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan lewat upaya pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Ketahanan Keluarga yang bias gender. Sebaliknya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender yang berusaha melindungi perempuan hilang dari pembahasan di parlemen. World Economic Forum WEF melaporkan kesenjangan gender di Indonesia makin memburuk sejak 2006. Pada 2006, Indonesia menduduki peringkat 68 dari seluruh negara yang ada. Namun, pada 2020, peringkat Indonesia merosot ke 85. Dari empat indikator partisipasi ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan, dan partisipasi politik yang dipakai oleh WEF, Indonesia mengalami penurunan hampir di seluruh indikator. Sekalipun Indonesia telah mengadopsi prinsip dan norma feminis dalam kebijakan luar negerinya, representasi perempuan di jajaran puncak Kementerian Luar Negeri jumlahnya masih kecil walaupun ada peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang diterima sebagai diplomat. Saat ini, jumlah perempuan yang menduduki jabatan puncak eselon 1 dan 2 Kementerian Luar Negeri Indonesia hanya 14% dari total pejabat di posisi puncak tersebut. Read more Semua partai telah memenuhi kuota caleg perempuan, tapi mengapa jumlah perempuan di parlemen tetap sedikit? Yang perlu dilakukan Jelas ada ketimpangan dalam implementasi prinsip dan norma kesetaraan gender di Indonesia. Indonesia aktif mendorong implementasi prinsip dan norma kesetaraan gender di dalam hubungan internasional. Namun, di dalam negeri, penerapan prinsip dan norma gender mengalami kemunduran. Pemerintah dan masyarakat perlu mengatasi ketimpangan ini demi meningkatkan akses dan perlindungan bagi perempuan di Indonesia, dan menjaga citra dan upaya Indonesia dalam mempromosikan gender di level internasional. Ada beberapa cara yang dapat diambil. Pertama, pemerintah perlu aktif meningkatkan kesadaran gender di kalangan elite politik dan aparat negara. Penghambat utama kesadaran gender di level negara adalah pola pikir patriarki atau maskulin yang berkembang di kalangan elite politik dan aparat pemerintah. Kedua, pemerintah juga harus memperbanyak hukum dan peraturan yang pro kesetaraan gender untuk mewujudkan hubungan gender yang berkeadilan. Di sisi lain, masyarakat perlu secara berkesinambungan menyuarakan dan mendesak pemerintah untuk lebih peduli pada persoalan gender. Terakhir, masyarakat juga perlu menyelenggarakan pendidikan dan/atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kesadaran gender anggota masyarakat lainnya. Pada postingan sebelumnya, saya sudah memberikan penjelasan tentang faktor mortalitas. Kali ini saya akan berikan sedikit penjelasan tentang faktor natalitas. Natalitas atau kelahiran merupakan fenomena alami yang menyebabkan adanya pertambahan penduduk. Setiap daerah atau negara memiliki tingkat natalitas yang beda-beda. Indonesia saat ini memiliki angka pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yaitu di atas 1% tiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk sebuah negara dikatakan seimbang jika mencapai zero population growth. Ada faktor pro natalitas dan anti natalitas yaitu Faktor Pro Natalitas 1. Kawin Usia Muda Banyaknya penduduk usia muda yang sudah menikah di usia yang masih remaja membuat angka kelahiran cenderung tinggi. Ini karena produktifitas pasangan khususnya wanita yang masih muda masih sangat baik. 2. Anggapan Banyak Anak Banyak Rezeki Di beberapa negara termasuk Indonesia, masih banyak anggapan tentang banyak anak banyak rezeki. Memang hal ini ada benarnya namun tentunya kondisi dunia yang semakin cepat berubah membuat anggapan ini harus mulai ditinggalkan. Anak juga harus terpenuhi semua kebutuhannya. Jangan sampai banyak anak namun orang tua tidak mampu menafkahi semua kebutuhan mereka sehingga nantinya tidak tumbuh menjadi anak yang sehat dan berkualitas. 3. Rasa Malu Ada beberapa komunitas mungkin yang masih menganggap malu jika pada usia tertentu belum punya anak. Hal ini menjadi aib keluarga dan akan dikucilkan. Ini yang menyebabkan banyaknya pasangan yang cepat memiliki anak sebelum usia tua. 4. Tingkat Kesehatan dan Ekonomi Jika seseorang sehat dan memiliki kondisi keuangan yang stabil tentu memiliki anak tidak akan menjadi masalah. Mereka tidak akan khawatir jika punya anak banyak karena dapat terjamin kebutuhan hidupnya. 5. Seks Bebas Perilaku seks bebas di kalangan remaja dapat memicu adanya kelahiran tak terduga atau juga Married By Accident. Faktor Natalitas Faktor Anti Natalitas 1. Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana merupakan program pemerintah yang bertujuan menekan angka kelahiran tiap keluarga. Dalam program ini maksimal satu keluarga hanya punya dua anak saja. 2. Anggapan Anak Adalah Beban Di tengah kondisi dunia yang makin hingar bingar, ada beberapa orang yang menganggap anak adalah beban. Mereka lebih memilih hidup sendiri dan tidak mau ada tanggungan. 3. Aturan Batasan Usia Adanya batasan usia menikah membuat seseorang tidak dapat menikah dan memiliki anak sebelum mencapai batas usia yang ditentukan. 4. Kondisi Kesehatan dan Ekonomi Ada beberapa pasangan yang memang tidak bisa memiliki anak karena kondisi tertentu. Hal ini tentu akan membuat angka fertilitas menurun. Sementara tingkat ekonomi yang rendah bisa membuat seseorang berfikir beberapa kali sebelum membuat anak. 5. Malas Menikah Tuntutan hidup yang tinggi membuat seseorang bisa memiliki pemikiran untuk malas menikah. Di Jepang contohnya saat ini memiliki angka kelahiran yang negatif karena rutinitas kerja yang terlalu tinggi. Itulah beberapa faktor pro dan anti natalitas penduduk. Jangan lupa dukung video youtube guru geografi berikut ini!. Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak Kemerdekaan, telah dilakukan enam kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir tahun 2010. Sebelum Kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta. Berikut ini data hasil sensus penduduk di Indonesia dalam Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Dari data hasil sensus, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dikatakan tinggi jika laju pertumbuhan penduduknya mencapai angka lebih dari 2% . Jika angka pertumbuhannya antara 1 dan 2 persen, laju pertumbuhan termasuk sedang. Jika angka pertumbuhan kurang dari satu persen, laju pertumbuhan termasuk rendah. Berdasarkan kriteria tersebut, pada sensus 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong sedang. Sementara itu, negara-negara maju memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Namun demikian, ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun yang berarti sedang menuju ciri kependudukan negara maju pada umumnya dari Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Setelah melakukan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Negara tertentu angka pertumbuhannya tergolong tinggi, sementara yang lainnya tergolong rendah. Bahkan, ada beberapa negara yang angka pertumbuhan penduduknya negatif atau dibawah nol. Jika angka pertumbuhannya negatif, negara tersebut penduduknya tidak bertambah malah berkurang jumlahnya. Adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara satu negara dan negara lainnya menyebabkan setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sejumlah negara yang laju pertumbuhannya terlalu kecil atau bahkan negatif, berupaya menaikkan angka pertumbuhan penduduknya melalui sejumlah kebijakan yang bersifat pro-natalis. Kebijakan pro-natalis mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Contoh negara tersebut adalah Kuwait, Jepang, argentina, brazil, rusia, perancis, jerman, israel dan beberapa negara lainnya. Pada sisi lain, sejumlah negara berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya karena jumlahnya terlalu besar dan membebani perekonomian negara. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan yang anti-natalis. Kebijakan tersebut berupaya mengendalikan jumlah penduduk dengan beragam program. Contoh negara yang menerapkan kebijakan ini adalah China dengan kebijakan satu anak one child policy Negara lainnya yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Indonesia, Nigeria, India, dan sejumlah negara lainnya dalam Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan. Program Keluarga Berencana KB mencerminkan kebijakan antinatalis di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika laju pertumbuhan terkendali, diharapkan kualitas penduduknya akan makin baik. Negara juga tidak terlalu dibebani karena harus menyediakan lapangan kerja dan fasilitas hidup yang sangat banyak. dengan cara demikian, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat menjadi negara maju. Baca Juga Contoh Dari Sebuah Negara Maju Di Dunia Tips Agar Upaya Indonesia Menjadi Negara Maju Karakteristik Negara Indonesia Menjadi Negara Maju di Dunia Demikian Artikel Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak Kemerdekaan Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Kontribusi Kerja Sama Bidang Ekonomi Bagi Bangsa Indonesia Perkembangan Politik Pada Awal Dari Kemerdekaan Indonesia Lembaga Keuangan Bank Sarana Pendukung Kerja Sama Ekonomi Kontribusi Kerja Sama Bidang Sosial Budaya Bagi Bangsa Indonesia Sarana Dan Media Dari Pewarisan Budaya Indonesia Ketika pertanyaan tentang dampak keabsahan dari teori Thomas Robert Malthus tentang pertumbuhan penduduk menurut deret ukur, sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung diajukan, National Academic Sience of America NASA membuat kelompok kerja untuk menjawab pertanyaan pertama kali dikoordinasikan oleh Ansley Coale dan Edgar M Hoover dan melihat India sebagai daerah kajian. Kajian pada awal 1960-an membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk menghalangi pembangunan. Berlawanan dengan itu, Julian Simon, ekonom Amerika, membantah bahwa hubungan antara pertumbuhan penduduk terlihat tidak jelas negligible. Rekomendasi dari hasil kajian itu adalah negara berkembang disarankan untuk masuk ke rezim dalam rezim pembangunan, penduduk mesti dikendalikan. Cara pengendalian adalah dengan mengurangi angka kelahiran melalui program keluarga berencana, memajukan pendidikan wanita, dan ekonomi keluarga. Indonesia sangat jelas menggunakan cara pandang itu ketika Profesor Widjojo Nitisastro, ekonom UI, menjabat ketua Bappenas sejak Repelita II, 1974. Ketika itu persoalan kependudukan terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan. Pada awal periode pertama, Jawa dan Bali dijadikan sebagai prioritas program KB nasional, kemudian dilanjutkan ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara sebagai prioritas tahap kebijakan keluarga berencana di Indonesia telah menyebabkan transisi demografi begitu cepat di Indonesia. Jawa dan Bali tercatat sebagai daerah dengan angka kelahiran yang turun lebih cepat dari perkiraan. Sumatera dan daerah lain mengikutinya. Proses ini berlanjut dan berakhir menjelang kejatuhan Soeharto. Setelah zaman reformasi, sepertinya aspek kependudukan kehilangan petunjuk dan arah. Tampaknya berbalik ke rezim yang tidak mendapatkan perhatian utama, atau setidaknya menganut berlawanan dengan antinatalis, alias PronatalisDikatakan tidak terarah jelas ketika target angka kelahiran total TFR pada tahun 2015 sebesar 2,1 per wanita dipastikan tidak akan tercapai. Kenapa? Mari kita simak hasil Survei Demografi Kesehatan IndonesiaSDKI dua seri waktu terakhir. SDKI 2007 dan 2012 merupakan dua informasi terakhir dari data kependudukan di Indonesia. Isi dari keduanya menunjukkan bahwa angka kelahiran, yang dihitung dari rata-rata kelahiran wanita berusia 15-49 tahun, telah mengalami kenaikan dari 2,4 per wanita, menjadi 2, pertanda terjadi kenaikan dari angka kelahiran. Temuan demikian sejalan dengan hasil sensus penduduk 2010, di mana jumlah penduduk Indonesia melebihi dari perkiraan yang ditetapkan sebelumnya. Bagaimana menjelaskan fenomena itu? Beberapa penjelasan diperkirakan dapat dijadikan titik kritis kenapa Indonesia menganut rezim pronatalis, rezim pemerintahan dengan kebijakan kependudukan menggunakan skenario lemah untuk kebijakan mengendalikan desentralisasi pembangunan telah mengurangi arti komando dari kebijakan kependudukan semasa Emil Salim dan Haryono Suyono. Kedua menteri ini telah memberikan perhatian intensif terhadap persoalan kependudukan. Terpusatnya program kependudukan dan keluarga berencana KB dapat menggerakkan dan mengimplementasikan program kependudukan secara intensif. Jangkauan program sampai pada pasangan usia subur PUS, dan menggerakkan para petugas keluarga berencana volunteer di desentralisasi digulirkan, sebagian besar pemerintah daerah tidak mengelola persoalan kependudukan menjadi program penting, tidak seaktif rezim sebelumnya. Boleh dibilang sangat langka pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk kebijakan kependudukan, kecuali peranan dari dinas catatan sipil, karena terintegrasi dengan struktur organisasi di pemerintah masa ini, kalaupun BKKBN masih ada pada level provinsi, corak dan intensitas kebijakan kependudukan relatif sebagai akibat dari yang pertama, target untuk menjangkau pasangan usia subur menjadi tidak begitu terarah. Angka penggunaan kontrasepsi pada kisaran 70 persen memang bisa dicapai. Namun, efektivitas penggunaan alat kontrasepsi menjadi berkurang karena pengguna KB pada umumnya adalah wanita dan berdimensi jangka pendek. Suntik dan pil adalah dua jenis alat kontrasepsi utama jangka pendek, sementara IUD dan kondom relatif sedikit yang menggunakan, apalagi KB kelahiran yang tidak direncanakan, unwanted birth, menjadi relatif masih tinggi. Ketiga, masih belum adanya strategi yang bersungguh-sungguh untuk menjangkau pasangan yang sebenarnya ingin menghentikan kelahiran, unmeet mereka tidak memperoleh pelayanan keluarga berencana. Angka ini sangat nyata dan kelihatan tidak bergerak turun pada dua kurun waktu survei. SDKI 2007 dan 2012 masih menunjukkan angka unmeet need masih berkisar antara 11- 12%.Padahal jika program KB diarahkan pada kelompok ini, sebenarnya akan semakin baik dampaknya terhadap penurunan angka InklusifJika tiga persoalan di atas sebagai penjelas negara masuk ke dalam rezim pronatalis, sebenarnya pendirian untuk mengendalikan jumlah penduduk sudah saatnya. Fokus dapat ditujukan pada kelompok pasangan PUS inklusif. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok pasangan usia subur yang secara geografis tinggal di daerah yang sulit terjangkau pelayanan petugas keluarga berencana. Mereka mendiami wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, masyarakat pedalaman hutan dan perkebunan, masyarakat tertinggal, perbatasan, miskin, suku terasing, dan kelompok khas yang menganggap banyak anak banyak untuk menjangkau mereka adalah mesti lebih aktif ketimbang reaktif. Berbagai cerita sukses kader KB-KES di lapangan menunjukkan bahwa saatnya untuk melakukan revitalisasi kader KB-KES di daerah-daerah tersulit. Kader direkrut dan berciri integritas yang terbaik. Saat bersamaan fungsi mereka dapat mengangkat kesenangan untuk bekerja melayani sampai ke pelosok-pelosok. Keberadaan kader bekerja sama dengan bidan desa akan menjadikan sebuah gerakan program yang sukses di China bercirikan pada integritas yang tinggi dan memberikan pelayanan yang pasti oleh tenaga medis sampai ke pelosok-pelosok menjangkau keluarga yang berisiko tinggi memiliki angka kelahiran di atas rata-rata. Saat bersamaan pemerintah daerah juga dapat menjadikan program KB terintegrasi dengan program pembangunan lainnya. Sudah saatnya anak-anak mereka untuk memperoleh akses pada layanan khusus saatnya juga keluarga ini memperoleh kepastian dalam setiap program pemberdayaan ekonomi. Sudah saatnya juga kampanye kependudukan diarahkan kepada kelompok ini. Sekiranya ada kepastian diarahkan kepada keluarga ini, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan berbalik rezim ini masuk ke dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Kapan? Menunggu kemudahan hati SBY-Boediono atau Besar Ekonomi SDMUniversitas Andalaslns

negara yang menerapkan kebijakan pro natalis